Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu Gelar Aksi Simbolik 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran di Tugu Balai Kota Malang

Sorotan publik terhadap krisis sosial-ekonomi dan arah kebijakan nasional kembali muncul di Kota Malang. Memperingati dua tahun kepemimpinan rezim Prabowo-Gibran, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi demonstrasi di kawasan Alun-Alun Tugu depan Balai Kota Malang pada Rabu, 21 Oktober 2026. Aksi ini menjadi panggung konsolidasi lintas elemen masyarakat dalam menyuarakan tuntutan bertajuk “Perbaiki Ekonomi Rakyat! Bangun Persatuan! Lawan Militerisme-Oligarki!”.

Berbeda dari aksi pada umumnya, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu memilih untuk tidak menutup akses jalan raya di sekitar kawasan Balai Kota Malang guna menjaga aktivitas perekonomian masyarakat sekaligus memberikan ruang untuk menyampaikan perlawanan. Hasan Fadli, salah satu massa aksi, menjelaskan bahwa konsep aksi ramah publik ini sengaja dirancang karena pergerakan mereka murni dari keresahan masyarakat yang mendasar. “Prinsip kita itu aksi dari rakyat untuk rakyat. Kalau sebelumnya menutup jalan dan membuat aktivitas perekonomian masyarakat sekitar terganggu, kali ini kita membawa keresahan masyarakat dengan tetap membuka jalan dan memudahkan masyarakat,” ujarnya.

Hasan Fadli menyampaikan bahwa momen dua tahun rezim pemerintahan ini harus menjadi evaluasi besar, terutama dalam merespon penurunan kondisi ekonomi warga serta penanganan krisis ekologis di berbagai daerah. Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu secara khusus menyoroti bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada beberapa daerah di Indonesia, khususnya Kalimantan, serta banjir bandang di Sumatera Barat yang masih belum juga ditetapkan sebagai bencana nasional.

Selain penanganan bencana, massa juga menuntut penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mendesak pengalihan alokasi dana secara nyata untuk subsidi rakyat, sektor pendidikan, kesehatan, kesejahteraan guru, hingga dana penanggulangan bencana. Hasan merasa sikap pemerintah dinilai masih menutup mata terhadap kondisi nyata masyarakat bawah. “Harapannya pemerintah tidak lagi tuli terhadap kritik yang kita lontarkan. Kami ingin jajaran di bawah Presiden bisa menaikkan suara ini ke atas agar pimpinan nasional tidak buta terhadap masyarakat sekarang,” tegas Hasan. Ia menambahkan, aliansi siap melakukan konsolidasi ulang jika tuntutan mereka tidak merespons.

Sementara itu, massa aksi yang hadir terus bertambah sepanjang sore hari. Fransiska, selaku perwakilan massa aksi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), menyebutkan jumlah peserta melonjak dari perkiraan awal 300 orang  menjadi sekitar 500 hingga 600 orang yang terdiri dari berbagai gabungan mahasiswa dari kampus Universitas Brawijawa (UB), Universitas Negeri Malang (UM), hingga kelompok kolektif. Menanggapi eskalasi massa dan dinamika di lapangan, Humas Aksi, Arifin, menegaskan bahwa pergerakan ini berfokus pada kampanye empat sektor utama, yakni ekonomi, hukum dan tata kelola kebijakan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi serta pendidikan. Arifin mengungkap bahwa aksi sengaja dilakukan dengan membelakangi gedung Balai Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sebagai simbol delegitimasi serta bentuk hilangnya rasa percaya publik terhadap kekuasaan.

“Fokus dari gerakan masyarakat dan mahasiswa hari ini adalah membangun kesadaran publik. Evaluasi dua tahun rezim Prabowo-Gibran tidak cukup hanya diramaikan di media sosial atau disikapi secara parsial. Pemerintah tidak bisa sekadar menjawab permasalahan dengan reshuffle  kabinet, tetapi harus mengambil langkah nyata yang menyerap aspirasi rakyat,” tegas Arifin. Arifin juga menekankan pentingnya respons cepat pemerintah dalam menetapkan status bencana nasional atas karhutla di Kalimantan, Sulawesi Tenggara, hingga Aceh, serta banjir bandang di Padang. Selain itu, ia menyoroti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah wilayah sebagai cermin buruknya tata kelola Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agraria, dan pangan. Sebagai langkah konkret, aliansi bersama Komite Sadar tengah menyiapkan konsolidasi lanjutan untuk menggelar aksi yang lebih besar pada 28 Oktober mendatang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda.

Sejalan dengan tajuk pergerakan, massa aksi mempertegas penolakan terhadap militerisme dan cengkeraman oligarki dalam tata kelola negara. Mereka menuntut pembatasan peran militer di sektor sipil, pembubaran komando teritorial maupun Batalyon Teritorial Pembangunan, serta pengembalian fungsi militer sepenuhnya ke barak demi menjaga demokrasi sipil.

Melalui aksi ini, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu berharap pemerintah negara merespons dan memenuhi seluruh tuntutan rakyat secara nyata. Mereka menegaskan bahwa gelombang perlawanan dan konsolidasi lintas elemen masyarakat akan terus digulirkan apabila pemerintah tetap bersikap pasif terhadap aspirasi yang disuarakan.

(Mokh. Ilham Ridho’i)