Naik 30 Persen, Harga Pertamax Meroket Jadi Rp16.250 per Liter

Lonjakan harga Pertamax sebesar 30 persen dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter jelas bukan cuma urusan ganti angka di papan pengumuman SPBU. Kebijakan ini terasa seperti pukulan telak langsung ke dompet masyarakat kelas menengah. Padahal, selama ini kelompok inilah yang paling berkomitmen untuk “sadar lingkungan” dengan sukarela memilih BBM nonsubsidi.

Bukannya memotivasi publik untuk beralih ke energi bersih, keputusan ini malah memicu gerakan balik yang ironis: migrasi besar-besaran konsumen yang terpaksa balik lagi mengantre Pertalite. Ada satu detail krusial yang tampaknya luput dari hitung-hitungan para pembuat kebijakan, yaitu cara berpikir konsumen jelata. Jarak harga (gap) yang sekarang melebar sampai hampir Rp6.000 per liter antara Pertamax dan Pertalite adalah sebuah blunder insentif yang fatal.

Bagi keluarga kelas menengah ke bawah yang isi dompetnya pas-pasan, turun kelas ke Pertalite bukan lagi soal pilihan moral atau tidak cinta lingkungan. Ini murni masalah bertahan hidup (survival mechanism). Saat kebutuhan dapur sudah mencekik, urusan emisi gas buang yang bersih langsung kalah telak oleh realitas isi dompet yang menipis.

Realitas pahit dari kebijakan ini langsung tersaji di depan mata. Lihat saja pemandangan di berbagai SPBU saat ini yang terbelah menjadi dua dunia. Di satu sisi, jalur Pertamax tampak sepi dan melompong, sementara di sisi lain, antrean Pertalite mengular panjang dan padat merayap.

Keluhan dari A (18), seorang pengendara motor di lapangan, menggambarkan dengan sangat jujur bagaimana keputusan ini langsung mencekik keuangan para pekerja harian. “Kenaikan sampai 30 persen itu berat banget buat pengeluaran harian. Dari Rp12.300 langsung lompat ke Rp16.250. Kalau motor dipakai kerja setiap hari, kerasa banget boncosnya. Makanya sekarang terpaksa pindah ke Pertalite dulu,” ujarnya.

Bagi anak muda atau siapa pun yang mengais rezeki bermodalkan kendaraan roda dua, tambahan biaya puluhan ribu rupiah setiap minggu itu sangat berarti. Uang yang semestinya bisa dipakai untuk menyambung hidup atau ditabung, sekarang terpaksa habis menguap begitu saja di jalanan.

Menaikkan harga secara drastis tanpa menyiapkan jaring pengaman ekonomi atau mempersempit selisih harga dengan BBM subsidi adalah jalan pintas yang gegabah. Sekali lagi, kelas menengah dipaksa menjadi “anak tiri” dalam struktur ekonomi kita. Mereka dianggap tidak cukup miskin untuk menerima bantuan sosial, tetapi juga tidak cukup kaya untuk menutup mata terhadap lonjakan harga yang ugal-ugalan.

Kalau tujuannya memang ingin memangkas beban subsidi sekaligus menjaga bumi, skema penentuan harga ini wajib dibongkar total. Kenaikan 30 persen secara tiba-tiba sama sekali tidak bisa disebut sebagai penyesuaian wajar. Ini adalah kejutan budaya yang justru memaksa masyarakat berjalan mundur ke belakang.

Coba bayangkan tahun 1965, uang receh tiga puluh perak saja masih dihargai orang. Bandingkan dengan sekarang, di mana nominal sekecil itu sudah tak berarti apa-apa, harga BBM di Indonesia sudah naik lebih dari 56 ribu kali lipat sejak masa itu. Angka-angka yang berkedip di papan SPBU bukan sekadar data statistik. Dibaliknya ada kisah dapur-dapur yang nyaris tak bisa mengepul, inflasi yang bikin sesak napas, rupiah yang naik-turun tak menentu, sampai tarik-menarik kepentingan politik dunia yang bikin rakyat harus terus berhemat dari generasi ke generasi.

Berdasarkan artikel “Sejarah Kenaikan Harga BBM dari Soekarno hingga Prabowo” yang dimuat di Tirto.id, cerita ini bermula di ujung masa pemerintahan Bung Karno, saat ekonomi Indonesia yang masih seumur jagung diguncang hiperinflasi dahsyat. Harga bensin yang semula tiga puluh perak tiba-tiba melompat jadi satu rupiah di awal 1966, lonjakan 233 persen dalam sekejap yang bikin masyarakat panik, sampai akhirnya pemerintah menurunkannya lagi ke lima puluh sen di tahun yang sama. Sejak saat itulah orang mulai sadar jika bensin bukan cuma cairan pengisi mesin, tapi juga penentu tenang tidaknya hidup mereka.

Begitu Soeharto naik takhta, Orde Baru berusaha mati-matian menjaga stabilitas dengan menggelontorkan subsidi besar-besaran. Tapi tekanan ekonomi global tak bisa dibendung selamanya. Tahun 1980, harga bensin yang tadinya murah mulai merangkak ke 150 rupiah per liter. Puncaknya datang hampir dua puluh tahun kemudian, ketika krisis moneter Asia menerjang Indonesia tahun 1998. Fondasi ekonomi yang selama ini terlihat kokoh runtuh seketika, memaksa harga bensin melonjak ke 1.200 rupiah per liter—naik 700 persen secara kumulatif. Kenaikan ini bukan cuma mencekik rakyat kecil, tapi juga jadi salah satu pemicu jatuhnya kekuasaan Orde Baru.

Di tengah reruntuhan pasca-reformasi yang masih panas, era transisi B.J. Habibie justru jadi satu-satunya masa “bernapas lega” dalam sejarah harga minyak kita. Terbantu turunnya harga minyak mentah dunia, Habibie berani menurunkan harga bensin 16,6 persen, dari 1.200 kembali ke 1.000 rupiah per liter. Momen langka yang bikin rakyat sempat lega di depan pompa bensin.

Angin baru berembus di era Gus Dur, ketika Indonesia mulai mengenal bahan bakar nonsubsidi beroktan tinggi bernama Pertamax. Sayangnya, harga jadi jauh lebih fluktuatif di masa ini, yaitu dari 600 rupiah per liter tahun 1999 melonjak ke 1.450 rupiah di tahun 2001—naik 141,6 persen, sekaligus menandai berakhirnya era bensin murah.

Kepemimpinan lalu berpindah ke Megawati Soekarnoputri, yang mulai menata ulang sistem subsidi energi demi menyelamatkan keuangan negara. Perlahan dan hati-hati, harga bensin digeser ke kisaran 1.550–1.750 rupiah pada 2002, lalu dipatok di 1.810 rupiah setahun setelahnya. Kenaikan 3-16 persen ini sengaja dibuat bertahap supaya daya beli masyarakat yang baru pulih dari trauma krisis tidak kembali terguncang.

Dua periode Susilo Bambang Yudhoyono membawa tantangan yang jauh lebih berat akibat harga minyak dunia yang memecahkan rekor. Pemerintah akhirnya terpaksa memangkas subsidi bertahap. Bensin yang di awal masa jabatannya seharga 1.810 rupiah, melonjak jadi 6.500 rupiah per liter pada 2013 naik 259 persen, memaksa masyarakat terbiasa dengan kenyataan baru bahwa harga energi dalam negeri sangat bergantung pada gejolak dunia luar.

Di era Joko Widodo, peta konsumsi BBM berubah total. Premium yang legendaris perlahan menghilang, digantikan Pertalite. Reformasi subsidi energi berjalan paling agresif sejak era reformasi bergulir. Keputusan terberat jatuh pada 2022, saat ketegangan geopolitik dunia membuat harga minyak tak terkendali, memaksa pemerintah menaikkan harga Pertalite 30,7 persen, dari 7.650 ke 10.000 rupiah per liter, demi menjaga kesehatan APBN.

Kini di era Prabowo Subianto, tekanan pasar global itu masih belum reda. Juni 2026 jadi titik penting lain untuk BBM nonsubsidi dimana aja harga Pertamax melonjak 30 persen, dari 12.300 ke 16.250 rupiah per liter. Pertamax Green pun ikut naik, dari 12.900 ke 17.000 rupiah per liter. Kenaikan mendadak ini langsung memukul daya beli masyarakat, terutama kelas menengah yang selama ini bertahan tanpa subsidi. Ujung-ujungnya, pemandangan lama kembali terlihat di berbagai sudut kota: jalur Pertamax yang lengang, berbanding terbalik dengan antrean panjang di jalur Pertalite rakyat yang terpaksa “turun kelas” demi menjaga dapur tetap ngebul.

 

(Wahyu Nur Hidayah)