Cukup! Rakyat Tidak Butuh Kebijakan yang Menyengsarakan

Seruan Aksi Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya merupakan salah satu bentuk protes dari sejumlah masyarakat sipil dan mahasiswa yang diadakan di depan Gedung DPRD Malang Raya pada Selasa (18/02/25). Indonesia sedang dilanda darurat oleh rezim dengan berbagai kebijakannya yang berdampak buruk terhadap masa depan yang menjadi hak milik bersama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengacu pada efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Akibatnya, pemangkasan anggaran berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor vital lainnya yang menjadi bentuk pengkhianatan terhadap UUD dan nilai-nilai Pancasila. Dalih efisiensi ini justru menjadi tameng bagi kebijakan yang mengarah pada kehancuran sistematis.

Peniadaan pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini menjadi ketidakadilan terhadap hak korban dan hak keluarga korban sehingga hal tersebut perlu diusut tuntas sebagai simbol keadilan bagi masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mementingkan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.   

 

“Tuntutan Masyarakat dalam Mencari Keadilan di Balik Kebijakan yang Semakin Mengengkang“

Camera : Nikon D5500

Diafragma : f/5.6

ISO : 2200

Shutter Speed : 1/500 sec

 

“Di Balik Asap, Ada Perjuangan Rakyat dalam Menyuarakan Kebenaran“

Camera : Nikon D5500

Diafragma : f/5.6

ISO : 800

Shutter Speed : 1/800 sec

 

“Suarakan Perubahan dengan Tindakan Berkelanjutan“

Camera : Nikon D5500

Diafragma : f/5.6

ISO : 3200

Shutter Speed : 1/200 sec

 

Fotografer : M. Syaikhul Ma’arif Adityawangsa