Sekretariatan Gedung AS Politeknik Negeri Malang (Polinema), Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141
Telp Humas : 0812-8455-8810
Email : perspolinema@gmail.com

Menjadi seorang insan pers bukanlah hal yang mudah khususnya bagi pers mahasiswa. Dalam hal ini pers mahasiswa bermaksud untuk memenuhi kepentingan mahasiswa, mewujudkan hak mahasiswa, melakukan pengawasan, mengkritisi dan membela keadilan di kampus. Namun hingga saat ini pers mahasiswa masih…

Aliansi Suara Rakdjat (ASURO) menggelar seruan Aksi Nasional dengan tema “Indonesia Darurat: Tolak Ciptaker Ugal-Ugalan, Rakyat Bangkit Melawan” pada Senin (03-04). Aksi ini diselenggarakan di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang dengan dilatarbelakangi pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti…

Aksi Kamisan Malang kembali digelar dalam rangka menuntut penetapan tragedi Kanjuruhan menjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Aksi ini berlangsung di depan Balai Kota Malang dengan mengusung tema “Tetapkan Tragedi Kanjuruhan sebagai Kasus Pelanggaran HAM Berat“ pada Kamis, (16-03).…

Organisasi Kemahasiswaan Intra (OKI) Politeknik Negeri Malang (Polinema) dan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) Politeknik Negeri Bandung (Polban) melaksanakan kegiatan studi banding yang bertempat di Polban pada Senin, (21-11). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), studi banding adalah sebuah konsep belajar yang…

Massa di kota Malang kembali menggelar Aksi Kamisan, aksi ini digelar dalam rangka mengusut kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat yang terjadi pada tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Bertepat di Balai Kota Malang aksi ini digelar dengan mengangkat…

Sebagai mahasiswa tentu kita dihadapkan dengan berbagai tuntutan, seperti harus aktif, berpikir kritis, dan pastinya kontributif. Hal tersebut disebabkan karena mahasiswa memiliki peran penting bagi masa depan bangsa, sehingga tak heran jika banyak generasi milenial khususnya mahasiswa memiliki pola hidup…

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah kembali membahas Rancangan Undang- Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) setelah sempat terhenti pada akhir periode DPR 2014 2019. Namun, sayangnya pembahasan RUU KUHP ini dirasa tidak transparan, karena hingga saat…