Tolak Kebijakan yang Merugikan Rakyat, Mahasiswa dan Warga Malang Gelar Aksi 28 Oktober

Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu menggelar aksi di Balai Kota Malang pada Rabu, 28 Oktober 2026. Aksi ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya berlangsung di Tugu Tani pada 21 Oktober 2026. Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, kolektif, dan organisasi untuk menyuarakan berbagai persoalan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tajuk “Bakar Kekuasaan Prabowo Gibran, Padamkan Api Karhutla” dipilih untuk menghubungkan penderitaan yang dirasakan rakyat dari asap dan api karhutla (kebakaran hutan dan lahan). Tajuk ini menegaskan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kebijakan yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat akibat karhutla. 

Selain membahas kebakaran hutan dan lahan, massa juga menyoroti sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program-program tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain, kebijakan anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk mendanai program prioritas turut menjadi sorotan massa. Mereka mempertanyakan arah penggunaan anggaran negara di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari mahalnya kebutuhan pokok hingga persoalan pendidikan, kesehatan, dan juga kesejahteraan rakyat.  

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu membawa enam tuntutan yang lahir dari karhutla yang disebut sudah lebih dari tiga bulan belum padam serta semakin beratnya beban hidup rakyat. Tuntutan itu adalah penetapan karhutla sebagai bencana nasional disertai pemulihan korban serta pencabutan izin dan sanksi bagi perusahaan berskala besar. Selain itu, massa menuntut penurunan harga bahan pokok, pajak, dan berbagai biaya, serta pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk jaminan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Tuntutan lainnya mencakup penyediaan lapangan kerja layak, kenaikan upah, dan penghapusan sistem kontrak serta alih daya, pemberian tanah, modal, dan teknologi bagi kaum tani, nelayan, dan miskin kota. Aliansi juga menuntut penghentian penjarahan anggaran, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, dan pembubaran Koperasi Desa Merah Putih. Aksi juga menekankan pentingnya pengembalian militer ke barak, serta pengadilan bagi pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat, dan pembubaran Batalyon Pembangunan Yon TP. Massa juga menyerukan “Bangun Komite Perlawanan Rakyat, Lawan Penindasan, Rebut Kesejahteraan”. Seruan ini didasarkan pada pandangan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan mengabulkan tuntutan rakyat secara cuma-cuma. Oleh karena itu, aliansi menilai bahwa aksi massa yang luas dan keterlibatan langsung rakyat dari berbagai sektor diperlukan untuk memperjuangkan dan memenangkan tuntutan tersebut.

Mahasiswa yang ikut dalam aksi turut menyampaikan keresahan terhadap kebijakan pemerintah. Muhammad Maulana R.A.N., mahasiswa di Politeknik Negeri Malang (Polinema) yang menjabat sebagai Menteri Kajian dan Aksi Strategis (KASTRA) di bawah naungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Polinema menilai kebijakan pemerintah masih belum memenuhi kebutuhan anak muda, terutama di bidang pendidikan. Ia menyoroti pemangkasan anggaran yang berdampak pada kegiatan mahasiswa, termasuk berkurangnya dana untuk mengikuti perlombaan. Sementara itu Samantha, selaku Humas Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, berharap massa dapat menyampaikan aspirasi dengan aman tanpa intimidasi. Ia juga berharap tuntutan yang disampaikan dalam aksi dapat didengar oleh pemerintah dan menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.

Samantha menyebut massa yang hadir sekitar 500 orang. “Mayoritas bergabung dari banyak kolektif yang ada di Malang, jadi enggak cuma mahasiswa aja,” katanya. Selain Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dan Front Mahasiswa Nasional (FMN), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Brawijaya (UB), dan Universitas Negeri Malang (UM) juga ikut turun. Aksi diisi orasi bergantian dan pembacaan pernyataan sikap dengan massa mengacungkan tiga jari ke udara. Menurut koordinator lapangan, telunjuk menjadi pengingat atas dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, jari tengah tanda perlawanan terhadap penindasan, dan jari manis untuk menagih janji manis pemerintah. Korlap juga membawa kartu merah sebagai peringatan untuk negara, karena menurutnya rakyat berhak menjadi wasit. Sebelum aksi, sempat terpasang spanduk “Jogo Malang” dari sejumlah ormas yang disebut-sebut untuk menjaga aksi. Samantha menilai hal itu sebagai narasi untuk membuat massa takut, tetapi sampai aksi berjalan ia mengaku belum ada represi.  Maulana menyebutkan jika anak muda belum merasakan dampak dari kebijakan pemerintah. “Kami tidak merasakan apa pun dari yang dilakukan Prabowo-Gibran,” katanya. 

Dalam orasi penutup, massa diajak mengepalkan tangan kiri ke udara, memejamkan mata sejenak, dan menikmati udara malam yang disebut sebagai udara perlawanan. Maulana berharap pemerintah mau turun langsung melihat kondisi warganya. “Bertahan hidup itu sangat-sangat susah,” ujarnya. Soal langkah berikutnya, Samantha mengatakan belum ada pembahasan aksi lanjutan maupun evaluasi. Aliansi menegaskan tuntutan tidak akan dikabulkan cuma-cuma dan hanya bisa dimenangkan lewat tekanan rakyat yang luas. Aksi ditutup dengan seruan mendirikan komite perlawanan rakyat untuk melawan penindasan dan merebut kesejahteraan. 

(Dita Ayu Permadani, Intan Pratiwi, Vandrya Ramadhani)